Sekitar delapan lagu lawas miliknya diperdengarkan,yang diselingi dengan cerita-cerita Daniel tentang kisah hidupnya dan sejarah lagu itu dibuat. Dari lagu pertama sampai lagu terakhir, penonton dibuai dan diajak bernyanyi. Apalagi ketika Daniel menyanyikan lagunya yang begitu tenar You Make My World So Colourfulldan Don’t Sleep Away This Nightdan diakhiri dengan menyanyikan lagu asal Ambon berjudul Beta Sudah Jauh Berlayar.

Sontak tepuk tangan penonton menggema di benteng bersejarah tersebut. “Saya bangga bisa hadir di Makassar dan terima kasih atas kehadiran kalian. Saya senang bisa konser dan berkeliling tempat membuat orang senang. Kalau untuk buat album tidak bisa lagi karena itu membutuhkan waktu khusus dan bisa membuat saya tertekan,”kata dia. Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang hadir di konser tersebut mengapresiasi kehadiran Daniel dengan pemberian gelar sebagai warga kehormatan Kota Makassar.

Selanjutnya Ilham memasangkan passapumerah dan sarung sabbemerah pula.Tak hanya itu, Daniel diberi pula nama khusus Makassar, yakni Dg Gassing. Nama itu atas usulan master of ceremonyErik yang memandu acara tersebut. “Kehadiran Daniel tentu semakin memperkuat hubungan sister cityyang dibangun antara Makassar dan Belanda. Eventseperti ini diharapkan semakin sering digelar dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Makassar,” paparnya.

Direktur Promosi Luar Negeri Dirjen Pemasaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI Niviandi Makalam yang mewakili Dirjen Pemasaran Pariwisata Sapta Nirwandar, menjelaskan, hadirnya musisi internasional menunjukkan kota ini siap menjadi kota dunia sesuai tagline-nya. Itu diperkuat dengan rasa aman yang diciptakan di Kota Makassar sehingga membuat semakin banyak orang berkunjung. Demikian catatan online Tarsimun yang berjudul Musisi jazz dunia Daniel Sahuleka.

“Karena itu,kami tindak lanjuti dengan rapat gabungan komisi untuk menanyakan, apa masalah yang dialami Polres Wajo? Sudah satu tahun 28 hari sampai sekarang pihak penyidik belum mampu mengungkap kematian Hasdawati,” kata dia. Dia mempertanyakan, mengapa hingga kini penyidik Polres Wajo belum mengungkap kasus tersebut dibandingkan kasus mutilasi di Jawa dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama bisa terungkap. “Kepala di Jakarta, kaki di Yogyakarta, tapi dapat diungkap dalam waktu tidak terlalu lama. Apakah ilmu yang dipakai penyidik di Jakarta tidak sama dengan ilmu yang dipakai polisi di Sengkang.

Kalau memang ada perbedaan, bisakah minta tolong penyidik yang ada di Jakarta agar bisa membantu pengungkapan kasus Hasdawati?” tandas dia. Meski demikian, pihaknya tidak punya kewenangan atau bermaksud mengintervensi penyidik Polres Wajo dalam pengungkapan kasus Hasdawati. Namun, DPRD Wajo ingin kasus itu bisa terungkap secepatnya sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum bisa pulih dan masyarakat pun merasa tenteram. “Sebenarnya kami hanya memberikan dorongan moril kepada penyidik. Kalau kasus ini tidak bisa terungkap, tentu masyarakat punya kekhawatiran dan perasaan tidak terlindungi,”ungkap dia. Ketua Komisi I (Bidang Pemerintahan, Ketertiban, dan Keamanan) DPRD Wajo Taqwa Gaffar menambahkan, rapat dengar pendapat dengan Kapolres Wajo dalam gabungan komisi akan dilaksanakan di ruang sidang utama lantai 2 Gedung DPRD Wajo.

“Rapat dengar pendapat ini merupakan yang kedua kali, intinya mengundang kembali Kapolres Wajo terkait kasus almarhumah Hasdawati. Rapatnya digelar besok (hari ini), pukul 09.00 Wita,” ungkap Taqwa. Sementara itu, Kapolres Wajo AKBP Nanang Purnomo menegaskan, penyidikan kasus pembunuhan Hasdawati terus berlanjut. Pihaknya membentuk tim pengungkapan yang diketuai Wakapolres Wajo Kompol I Wayan Jiartana. “Proses tetap lanjut,saat ini tim masih melengkapi permintaan jaksa terkait P19 kasus tersebut.

Motif di balik kasus ini terkait pekerjaan Hasdawati selaku bendahara dan berdasarkan saksi, alat bukti, dan keyakinan penyidik,A Munir (Kepala Desa Tua) dan Syarif Hidayat (Kepala Desa Lampulung) tetap dijadikan sebagai tersangka,” pungkas dia. Demikian catatan online Tarsimun tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain akses dari pengurungan subsidi BBM premium, agenda politik pemilihan daerah (pilkada) di Jatim pun berpeluang rusuh. Salah satu yang dicermati polda, yakni Pilkada Kabupaten Tuban yang rencananya digelar pada Mei mendatang, ”Jika melihat ke belakang, Pilkada Tuban juga berpotensi. Untuk itu, kami akan mengawal sebaik-baiknya agar berjalan lancar,”tandasnya. Tak salah jika orang nomor satu di jajaran kepolisian Jatim ini mewaspadai agenda Pilkada Tuban.

Sebab, pada 2006 Pilkada Tuban berakhir dengan kerusuhan yang diwarnai aksi perusakan Kantor KPU Kabupaten/Kota dan pembakaran berbagai fasilitas umum seperti SPBU,hotel,dan rumah bupati saat itu. Apalagi, pada 2010 Jatim punya pengalaman buruk dalam menjalankan proses pilkada akibat terjadi kericuhan di Mojokerto. Saat itu massa melakukan aksi perusakan serta pembakaran mobil milik pemkab.

Padahal jika kerusakan itu tidak terjadi,sebenarnya Jatim bisa dibilang sempurna dalam menjalankan 18 agenda pilkada selama 2010. Bukan hanya masalah ekonomi dan politik yang rawan konflik. Persoalan sengketa tanah,budaya, ketenagakerjaan, maupun isu teroris pun masih menghantui Jatim. ”Masih ada DPO teroris di Jatim yang belum tertangkap. Itu perlu kita waspadai,”beber Badrodin.

Untuk mengantisipasi segala kemungkinan konflik yang bisa berujung kerusuhan, pihak polda sudah melakukan langkah antisipasi. Salah satunya dengan melakukan deteksi dini untuk menyentuh akar masalah. ”Selain mengoptimalkan sumber daya internal maupun eksternal di Polda, kami mengutamakan pula tindakan preventif serta melakukan penegakan hukum dengan tegas dan humanis,”pungkasnya.

Pandangan berbeda diungkapkan Sosiolog dari Fakultas Sosiologi Fisip Unair, Bagong Suyanto. Meski masyarakat Jawa Timur berkarakter keras namun peluang terjadinya kerusuhan ini justru kecil. ”Karena masyarakat Jatim memiliki toleransi yang tinggi serta punya jiwa multikultural yang teruji,”urainya. Sehingga menurut Bagong meski nantinya ada kerusuhan akan dapat diredam dengan adanya berbagai kelompok yang memiliki otoritas kultural.

Untuk tekanan ekonomi sendiri juga dirasa Bagong tak begitu signifikan untuk menjadi pemicu kerusuhan. Meski hidup dalam himpitan ekonomi, namun masyarakat sudah dikepung oleh jaring pengaman di tingkat lokal seperti lembaga keuangan mikro dan kelompok arisan kecil di daerah-daerah dan juga masih banyak lagi. ”Justru lembaga keuangan kecil tersebut yang menjadi penyelamat ekonomi yang paling berfungsi,” tukasnya.

Pemahaman ini menengok warga yang heterogen dari berbagai etnis mampu hidup rukun dalam satu wilayah. ”Bisa dilihat kasus di Kembang Jepun yang memiliki banyak etnis akhirnya juga bisa belajar hidup bersisihan,” tegasnya. Jika menengok kasus Pilkada yang bermasalah dan melecutkan kerusuhan lebih banyak disebabkan oleh kepentingan segelintir elit politik lokal saja.

”Kerusuhan yang pernah terjadi di Tuban juga begitu, lebih karena dipicu oleh sekelompok elit politik. Bahkan hari ini massa sudah mulai belajar untuk tidak ikut arus kepentingan elit politik lokal tersebut,” jelas Bagong.

“Mereka kan tak memiliki kontrak dengan muasasah.Mau tak mau kita- kita yang bantu konsumsi,”jelas dia. Sesuai denah pembagian maktab, lokasi jamaah nonkuota berdekatan dengan lokasi yang dihuni jamaah kloter 15 PDG, JKG 9, dan JKS 83.

“Harga tanah (di sekitar Suramadu) ada yang minta Rp 1 juta per meter. Padahal, dulu harga tanah disana hanya Rp15 ribu per meter. Mereka sangat egois mematok harga tanah seenaknya,” kata Bupati Bangkalan, Madura, Fuad Amin Imron, Sabtu (9/10/2010).

Menurut Fuad Amin, tingginya harga tanah di sekitar Suramadu tersebut membuat banyak investor yang hendak menanamkan modalnya di Kabupaten Bangkalan harus berpikir ulang.

Hingga kini hanya ada satu investor yang bersedia menanamkan modalnya di Bangkalan, yakni PT Lamicitra. Sedangkan investor yang lain masih ragu-ragu untuk masuk ke Bangkalan.

“Tingginya harga tanah di sekitar Suramadu yang dipatok masyarakat tersebut membuat pemerintah pusing tujuh keliling. Sebab, jika masyarakat mengedepankan kepetingan pribadi, maka akan menghambat pembangunan,” katanya.

Fuad menjelaskan, nanti akan ada tim afrisel atau tim penaksir dalam menentukan harga tanah di sekitar akses jembatan Suramadu.

Jika warga tidak mau kompromi dengan pemerintah, pihaknya mengancam akan menggunakan Keppres Nomor 36 tentang Pembebasan Lahan untuk kepentingan umum.

“Sekarang masih melakukan kompromi, tapi kalau nanti tidak juga diberikan maka akan saya ambil seperti kasus saat pembebasan lahan untuk pembangunan akses Suramadu sisi Madura waktu dulu,” ungkapnya.

Fuad menambahkan, pihaknya meminta terhadap masyarakat agar ikut membangun Kabupaten Bangkalan, dengan cara tidak menjual tanah dengan harga yang tinggi.

Pemerintah juga tidak akan membeli tanah dengan harga rendah, tapi dengan harga standart agar sama-sama untung.

“Sekarang ini yang berbahaya bukan spekulan tanah, tapi makelar tanah. Mereka tidak memakai modal, namun mematok tanah dengan harga tinggi. Saya melihat pembangunan masih belum ada mulai kaki jembatan Suramadu hingga pertigaan Tangkel,” kata Fuad Amin Imron menjelaskan.